Wartatrans.com, MADINA — Ada yang menarik dari Natal, Minggu malam, 6 September 2026. Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution bertemu dengan mantan Bupati Madina, Dahlan Hasan Nasution. Pertemuan berlangsung dalam suasana silaturahmi dengan warga.
Sepintas, biasa saja. Bupati bertemu mantan bupati. Ngobrol dengan warga. Bicara pembangunan. Foto bersama.
Tetapi kemudian muncul angka Rp10 miliar.
Saipullah memastikan pembangunan jalan menuju Pelabuhan Palimbungan akan mulai dikerjakan pada 2027 dengan alokasi anggaran tersebut. Ia menyebut akses itu penting untuk mengoptimalkan Palimbungan sebagai pusat logistik alternatif bagi mobilitas barang dan jasa. Bahkan muncul pula gagasan memperpanjang jaringan kereta api dari Labuhanbatu agar terkoneksi dengan Madina.
Nah.Kalau sudah bicara jalan, pelabuhan, logistik dan kereta api, ceritanya mulai berubah.
Ini bukan lagi sekadar cerita bupati jumpa mantan. Ini cerita tentang bagaimana sebuah gagasan pembangunan lama hendak diberi sambungan baru.
Estafet Palimbungan
Dahlan Hasan bukan orang asing dengan cerita Palimbungan. Pada masa pemerintahannya, pembangunan pelabuhan itu menjadi salah satu bagian dari ikhtiar membuka konektivitas Pantai Barat Madina.
Kini Saipullah datang dengan cerita berikutnya: jalan menuju pelabuhan.
Ada sesuatu yang sehat dalam pola semacam ini. Pembangunan daerah tidak harus selalu dimulai dari nol setiap kali bupati berganti.
Kalau sebuah infrastruktur masih relevan, ia semestinya diteruskan. Kalau belum optimal, diperbaiki. Kalau konteks ekonominya berubah, dinaikkan kelasnya.
Maka pertemuan dua bupati itu menarik bukan karena siapa lebih hebat.
Tetapi karena ada kemungkinan estafet gagasan. Dahlan membawa jejak masa lalu.
Saipullah sedang mencoba membuat sambungan masa kini. Dan Palimbungan bisa menjadi salah satu tempat untuk menguji apakah estafet itu benar-benar menghasilkan sesuatu. Tetapi ada satu lubang yang jangan dilupakan
Kalau Palimbungan hendak menjadi pintu logistik Pantai Barat, kita tentu membutuhkan jalan menuju pelabuhan.
Tetapi Madina juga membutuhkan jalan menuju dunia yang lebih luas.
Di sinilah koridor Panyabungan – Padangsidimpuan – JHN menjadi penting.
Sebab Madina sebenarnya memiliki dua jenis pintu.
Palimbungan bisa dibayangkan sebagai pintu barang: logistik, komoditas, industri, perdagangan. Sementara Bandar Udara Jenderal Besar H. Abdul Haris Nasution (JHN) semestinya kita lihat lebih jauh daripada sekadar bandara.
JHN bisa menjadi epicentrum peradaban. Tempat manusia datang dan pergi, tetapi juga tempat gagasan bergerak: pendidikan, kebudayaan, investasi, teknologi, pariwisata, pemerintahan, jasa dan jejaring bisnis.
Pertanyaannya kemudian sederhana:
Kalau dua pintu itu ingin dihidupkan, seberapa cepat kita bisa sampai ke masing-masing pintu?
Jangan sampai Madina sibuk membangun pintu, tetapi lupa mempercepat lorong menuju pintu tersebut. Karena dalam ekonomi modern, waktu adalah biaya.
Satu jam perjalanan yang bisa dipangkas bukan sekadar membuat orang lebih cepat sampai. Ia bisa berarti biaya logistik yang lebih rendah, perjalanan bisnis yang lebih mudah, investor yang lebih nyaman, wisatawan yang lebih mungkin datang dan komoditas yang lebih cepat bergerak.
Karena itu, koridor Panyabungan–Padangsidimpuan–JHN membutuhkan perhatian ekstra. Bukan sekadar tambal sulam jalan.
Tetapi sebuah agenda konektivitas.
Sudahkah Pemkab Madina secara khusus duduk bersama Pemprov Sumatera Utara untuk menghitung target pengurangan waktu tempuh menuju JHN?
Sudahkah lobi-lobi dilakukan dengan pendekatan yang sama seriusnya dengan lobi pembangunan jalan menuju Palimbungan?
Pertanyaan ini bukan tuduhan.
Justru sebaliknya. Kalau JHN hendak dijadikan epicentrum peradaban Madina, konektivitas menuju JHN harus menjadi bagian dari desain besarnya.
Omong Kosong BUMD?
Nah, di sinilah bibik-bisiknya mulai menarik. Sebab Saipullah sendiri sejak awal pemerintahannya sudah bicara tentang BUMD sebagai instrumen untuk memperkuat kemandirian fiskal dan membangun ekosistem bisnis yang lebih mandiri. Pemkab bahkan menyebut BUMD itu nantinya tidak hanya bergerak di pertambangan rakyat, tetapi menaungi berbagai divisi.
Dalam RKPD 2026, arah kebijakan keuangan daerah juga menempatkan optimalisasi kinerja BUMD sebagai salah satu cara meningkatkan pendapatan daerah. Dokumen yang sama membuka kemungkinan pembiayaan pembangunan melalui skema di luar APBD, seperti kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan tanggung jawab sosial perusahaan.
Bahkan pada April lalu, Pemkab sudah membicarakan kemungkinan BUMD mengelola lahan eks-perizinan pemanfaatan hutan dan mengoptimalkan sektor perkebunan sawit.
Jadi BUMD-nya bukan lagi sekadar wacana kosong. Tetapi justru karena itu, pertanyaannya harus dibuat lebih serius:
BUMD Madina mau menjadi apa?
Perusahaan yang mengerjakan semuanya? Atau pemain yang tahu persis di mana harus bermain? Saya lebih memilih yang kedua.
Butuh Pemain Elegan
BUMD tidak perlu menjadi petani, pedagang, pengusaha hotel, operator pelabuhan, pengelola bandara, kontraktor jalan dan pemilik pabrik sekaligus.
Itu terlalu banyak. BUMD yang sehat justru tahu batas. Ia bisa menjadi aggregator, offtaker, mitra investasi, pengelola aset tertentu, penghubung rantai pasok atau pemilik saham dalam usaha strategis.
Ia tidak perlu mengambil seluruh lapangan. Ia cukup menguasai simpul yang membuat banyak pemain lain bergerak. Misalnya, ketika petani menghasilkan komoditas, BUMD membantu memastikan ada pengolahan dan pasar.
Ketika kawasan industri tumbuh, BUMD bisa menjadi partner yang mempertemukan kebutuhan infrastruktur dengan investor. Ketika Palimbungan berfungsi sebagai gateway logistik, BUMD bisa masuk pada mata rantai yang memang layak secara bisnis.
Dan ketika JHN berkembang menjadi epicentrum peradaban, BUMD bisa ikut menangkap peluang ekonomi yang lahir dari mobilitas manusia, jasa, wisata, pendidikan dan investasi.
Bukan gemuk asetnya. Tetapi besar orkestrasi nilainya. Itulah BUMD yang elegan.
Kembali ke Natal
Apa sebenarnya yang dibicarakan Bupati Madina dengan mantan bupati?
Kita tidak tahu. Dan tidak perlu sok tahu.
Yang kita tahu, pertemuan itu melahirkan atau setidaknya menyertai pembicaraan tentang Pantai Barat, Palimbungan, jalan, logistik, UMKM dan konektivitas. Dahlan sendiri mendorong pengaktifan kembali kawasan wisata Pantai Barat dan fasilitas olahraga publik agar bisa sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.
Tetapi dari situ kita boleh bertanya lebih jauh. Apakah masa depan Pantai Barat sedang mulai disusun sebagai sebuah ekosistem? Kalau iya, maka jalan Rp10 miliar itu hanyalah salah satu potongan puzzle.
Puzzle lainnya adalah Palimbungan. Puzzle lainnya JHN. Puzzle lainnya koridor Panyabungan – Padangsidimpuan. Puzzle lainnya kawasan industri dan hilirisasi.
Dan salah satu pemain yang mungkin menentukan apakah potongan-potongan itu bisa saling terhubung adalah BUMD.
Bangun Ekosistem
Mungkin ini yang perlu menjadi pembicaraan Madina. Kita terlalu sering menghitung pembangunan berdasarkan apa yang terlihat.
Berapa kilometer jalan. Berapa jembatan. Berapa gedung. Berapa rupiah anggaran. Padahal ukuran yang lebih penting adalah:
Berapa biaya logistik yang turun? Berapa menit waktu tempuh yang dipangkas? Berapa investasi yang masuk? Berapa komoditas yang naik kelas? Berapa tenaga kerja yang terserap? Berapa PAD yang benar-benar tercipta?
Di situlah BUMD harus diuji. Bukan dari seberapa banyak unit usaha yang dimilikinya. Bukan pula dari seberapa besar modal yang disuntikkan pemerintah. Tetapi dari seberapa besar nilai ekonomi yang berhasil diciptakannya tanpa terus-menerus menggantungkan diri kepada APBD.
Jadi, kalau ada yang bertanya:
Apa cerita Bupati Madina jumpa mantan? Mungkin jawabannya bukan sekadar cerita tentang dua orang yang bertemu di Natal.
Bisa jadi, yang sedang kita lihat adalah pertemuan antara masa lalu pembangunan dan masa depan Madina.
Dan kalau benar ada bibik-bisik soal BUMD di balik semua itu, semoga bukan bibik-bisik tentang siapa mendapat apa.
Semoga yang dibicarakan adalah sesuatu yang jauh lebih besar:
Siapa yang akan memainkan peran apa dalam membangun ekosistem ekonomi dan peradaban Madina. Sebab Madina sudah punya pintu.
Itulah Bandara Jenderal Abdul Haris Nasution (JHN) di Bukit Malintang.
Sudah punya calon pintu logistik.
Itulah Pelabuhan Palimbungan di Batahan.
Yang dibutuhkan sekarang adalah koridor yang menghubungkan keduanya, dan pemain yang mampu membuat seluruh pintu itu benar-benar menghasilkan nilai.
Kalau itu yang sedang disiapkan, maka pertemuan Bupati dengan mantan bupati di Natal mungkin memang layak kita simak lebih lama.***
(Muhammad Ludfan Nasution, Jurnalis Alumni IISIP Jakarta, Pegiat Gerep Institute dan Anggota DPRD Madina 2014-2019)
