Wartatrans.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menawarkan 37 proyek investasi strategis dengan nilai indikatif mencapai Rp115 triliun melalui Jakarta Investment Festival (JIF) Summit 2026.
Portofolio tersebut mencakup hunian, perhotelan, kawasan komersial, transit-oriented development (TOD), transportasi, utilitas, olahraga, logistik, serta pengelolaan lingkungan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan penawaran itu diarahkan untuk memperkuat Jakarta sebagai kota global sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan investor. “Kami mengundang para investor tidak hanya untuk berinvestasi pada proyek individu, tetapi juga untuk berpartisipasi dalam membangun Jakarta,” kata Pramono dalam pembukaan JIF 2026, Jumat (28/8/2026).
Nilai proyek tersebut perlu dibaca sebagai pipeline investasi, bukan realisasi modal. Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan realisasi investasi Jakarta telah mencapai Rp173,6 triliun pada semester I 2026.
Tantangan berikutnya adalah mengubah proyek yang ditawarkan menjadi investasi yang benar-benar masuk dan berjalan.
Kepala DPMPTSP DKI Jakarta Heru Hermawanto mengatakan 37 proyek tersebut berstatus ready-to-offer dan ditawarkan melalui Jakarta Investment Centre (JIC).
“Tahun ini kami mempromosikan 37 proyek infrastruktur berkelanjutan ready-to-offer melalui JIF 2026,” kata Heru.
Status ready-to-offer menunjukkan proyek telah disiapkan untuk ditawarkan kepada investor, tetapi belum otomatis menghilangkan risiko pelaksanaan. Investor tetap akan menilai kelayakan finansial, kepastian lahan, perizinan, skema pendanaan, proyeksi permintaan, serta pembagian risiko sebelum mengambil keputusan.
Salah satu proyek yang memperlihatkan kompleksitas tersebut adalah Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter senilai sekitar Rp5,3 triliun.
Fasilitas pengolahan sampah menjadi energi itu dirancang berkapasitas 2.200 ton sampah per hari, mereduksi volume lebih dari 80 persen, dan menghasilkan listrik hingga 35 megawatt.
Pemprov DKI menyiapkan lahan, jaminan pasokan sampah, tipping fee atau biaya pengolahan sampah, serta regulasi pendukung untuk menciptakan kepastian bagi investor.
Namun, proyek yang sebelumnya sempat mangkrak itu menunjukkan bahwa kepastian administratif harus diikuti kepastian keekonomian dan kemampuan proyek mencapai tahap konstruksi serta operasi.
Investor selanjutnya akan menilai apakah proyek mampu menjaga arus pendapatan secara konsisten, bukan sekadar apakah proyek siap ditawarkan.
Dengan demikian, daya tarik Rp115 triliun akan ditentukan bukan hanya oleh besarnya portofolio, tetapi juga kecepatan proyek melewati tahapan komersial dan finansial.
Jika kepastian tersebut terjaga, pipeline investasi dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan Jakarta tanpa seluruh beban bertumpu pada anggaran daerah. (Artha Tidar)
