Oleh: Ludfan Nasution
_________
Wartatrans.com — Ada satu pertanyaan yang tampaknya sederhana, tetapi semakin penting diajukan ketika pemerintah mulai merancang pembatasan Pertalite:
Negara sedang menghitung berapa besar subsidi yang bocor. Tetapi siapa yang menghitung berapa besar ekonomi rakyat yang ikut bocor?
Pertanyaan ini menjadi relevan setelah Bloomberg Technoz, 13 Agustus 2026, memberitakan rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi kelompok masyarakat tertentu, terutama desil 9 dan 10.
Berita tersebut mengutip analisis berbasis Susenas 2024 yang memperkirakan sekitar 39,99% konsumsi Pertalite rumah tangga dinikmati kelompok desil 9 dan 10.
Kajian NEXT Indonesian Center bahkan memperkirakan potensi salah sasaran Pertalite sekitar 1,4 miliar liter per bulan, dengan nilai manfaat yang dinikmati kelompok desil 9–10 hanya sekitar Rp41 triliun. Secara kumulatif, potensi salah sasaran pada kelompok desil 5–10 diperkirakan justru mencapai sekitar Rp81 triliun.
Angka sebesar itu tentu menggoda untuk dijadikan dasar mengubah atau mengganti satu kebijakan.
Logikanya sederhana: Kalau subsidi salah sasaran, perbaiki sasarannya. Tidak ada yang salah dengan prinsip ini.
Masalahnya, muncul ketika pemerintah hanya menghitung uang yang keluar dari APBN, tetapi tidak menghitung biaya ekonomi yang muncul di lapangan.
Di situlah kita perlu berbicara tentang sesuatu yang lebih jarang dihitung: biaya sosial-ekonomi dari kebijakan energi.
Madina Cukup Jadi
Jauh sebelum perdebatan desil 9 dan 10 menjadi ramai, persoalan akses BBM di daerah telah kita lihat dari jarak terdekat.
Fenomena antrean, keterbatasan pasokan, waktu yang hilang, biaya tambahan, dan gangguan terhadap aktivitas ekonomi bukan sekadar cerita tentang orang yang menunggu di SPBU.
Itu semua memiliki nilai ekonomi. Bahkan, dari sisi paling sosial dengan dampak paling komersial.
Dalam simulasi yang pernah kita publikasikan melalui media sosial, dengan menggunakan sejumlah asumsi konservatif mengenai volume penyaluran, kendaraan, waktu tunggu, biaya waktu, kendaraan angkutan, serta dampak terhadap aktivitas ekonomi, biaya sosial-ekonomi yang timbul di Madina diperkirakan mencapai sekitar Rp105,6 miliar per tahun.
Sekali lagi, ini bukan klaim bahwa negara mengalami kerugian fiskal Rp105,6 miliar.
Ini adalah hasil simulasi perhitungan nilai ekonomi yang berpotensi hilang atau tergerus akibat friksi akses masyarakat untuk memperoleh BBM Subsidi.
Di situlah letak permasalahannya.
Sebab, muncul angka sangat besar yang menggambarkan fakta tragis yang tidak terlihat dalam laporan APBD atau APBN.
Yakni, banyaknya jumlah waktu masyarakat yang hilang, produktivitas yang tergerus, biaya kendaraan yang membengkak, ongkos distribusi yang bikin bungkuk, dan aktivitas usaha yang tertunda atau yang jadi sirna.
Dua Jenis “Kebocoran”
Kita selama ini mengenal istilah kebocoran subsidi. Subsidi yang seharusnya dinikmati kelompok tertentu ternyata ikut dinikmati kelompok lain. Ini satu jenis.
Tetapi, ada juga kebocoran kedua yang tidak kalah penting. Yaitu: kebocoran ekonomi masyarakat.
Ketika seseorang menghabiskan dua atau tiga jam untuk memperoleh BBM, waktu itu memiliki nilai.
Ketika sebuah truk terlambat mengangkut komoditas, ada biaya. Ketika pedagang terlambat membuka usaha karena harus antre, ada kehilangan omzet. Ketika kendaraan operasional tidak bergerak, produktivitas turun. Ketika distribusi terganggu, biaya barang dapat meningkat.
Semua itu adalah tambahan biaya ekonomi. Hanya saja, biaya tersebut tidak muncul sebagai satu angka besar bernama “kerugian sosial-ekonomi akibat friksi BBM.”
Biaya plus itu membesar, tersebar dan menyangkut kantong ribuan bahkan jutaan individu (rakyat!).
Hanya saja, karena realitas itu tersebar di kabupaten/kota, angka besar menjadi tidak terlihat. Tak menonjol dan selama ini tidak dianggap masalah besar.
Uji Desain Kebijakan
Atas perkembangan situasi dan fenomena BBM Subsidi, Pemerintah sekarang hendak membuat kebijakan agar distribusi dan target subsidi lebih tepat sasaran.
Bagus. Setiap evaluasi membawa angin segar dan kepuasan. Kebijakan bisa berubah ke arah yang lebih baik.
Tetapi, jangan sampai koreksi kebijakan itu hanya mempertanyakan: “Berapa triliun yang bisa dihemat?”
Sekarang, pertanyaannya lebih kasar agar dapat menyentuh kantong rakyat:
“Berapa triliun biaya ekonomi baru yang tumpah dari bak-bak pendapatan rakyat?”
Sebab mengurangi subsidi bukan berarti menghilangkan biaya-biaya itu.
Itu bisa berpindah dari APBN ke konsumen. Dari konsumen ke UMKM. Dari UMKM ke harga barang. Dari harga barang kembali ke rumah tangga. Maka, efisiensi fiskal tidak otomatis identik dengan efisiensi ekonomi.
Paradoks, Harus Waspada
Ketika akses Pertalite diperketat, permintaan terhadap BBM tidak otomatis hilang.
Kendaraan tetap membutuhkan bahan bakar. Petani tetap harus ke kebun. Pedagang tetap harus mengangkut barang. Pekerja tetap harus berangkat. Dan, UMKM tetap harus berproduksi.
Jika kebutuhan tetap ada tetapi akses legal menjadi semakin sulit, maka pasar akan mencari jalan lain. Di sinilah risiko muncul: bisnis ilegal tumbuh.
Bukan, karena permintaan baru tercipta. Tetapi karena permintaan yang sudah ada dipaksa mencari saluran baru.
Dan ketika saluran informal tumbuh, persoalannya menjadi lebih kompleks.
Yang Legal Kalah
Bayangkan seorang pengusaha kecil yang menjalankan bisnis secara legal. Dimana dia membayar pajak. Memiliki izin. Beli BBM melalui jalur resmi. Pokonya, ikut aturan.
Di sebelahnya muncul pelaku informal yang memperoleh BBM melalui jalur yang tidak resmi atau manipulatif dan menjualnya dengan margin tertentu.
Jika sistem kebijakan justru membuat pelaku legal menghadapi biaya lebih besar, sementara pelaku ilegal mendapatkan ruang lebih luas, maka negara sedang menciptakan insentif yang salah.
Kepatuhan terhadap aturan resmi menjadi mahal. Dan, pelanggaran menjadi menguntungkan. Maka, dalam jangka panjang, ini lebih berbahaya daripada sekadar kebocoran subsidi. Karena pola itu dapat merusak budaya ekonomi. Berbahaya!
UMKM Kehilangan yang Lebih Mahal Daripada Uang
Yang paling berbahaya bahkan bukan kenaikan biaya. Melainkan hilangnya insentif untuk berinovasi.
UMKM akan berinvestasi jika mereka percaya bahwa efisiensi, kreativitas dan kepatuhan dapat membuat usaha mereka lebih kompetitif.
Tetapi kalau keberhasilan usaha semakin ditentukan oleh kemampuan memperoleh akses murah melalui jalur informal, maka pesan yang diterima pelaku usaha menjadi berbeda:
“Tidak perlu inovasi. Yang penting tahu celah.”
Itu adalah penyakit ekonomi yang jauh lebih serius. Sebab, negara mungkin kehilangan subsidi dalam puluhan atau ratusan triliun. Tetapi, masyarakat bisa kehilangan sesuatu yang lebih sulit dibangun kembali: budaya usaha yang sehat.
“SPBU Bocor”: Jangan Dibaca Terlalu Sederhana
Jika terjadi kebocoran BBM, jangan hanya bertanya: “Siapa yang mengambil?”
Tanyakan juga: “Mengapa celah itu menarik secara ekonomi?”
Apa ada disparitas harga? Keterbatasan akses? Ada permintaan yang tidak terlayani? Distribusi yang tidak efisien?
Ada pengawasan yang lemah? Atau, ada juga desain kebijakan yang menciptakan arbitrase?
Kalau akar masalahnya tidak dibaca, penertiban hanya akan menjadi permainan kucing-kucingan.
Satu jalur ditutup. Jalur lain muncul. Satu pengecer ditertibkan. Dua-tiga pengecer baru tumbuh.
Satu pola pembelian dibatasi. Pola lain ditemukan. Karena insentif ekonominya masih ada.
Ubah Cara Berhitung!
Kalau pemerintah ingin melakukan reformasi subsidi, seharusnya ada dua neraca.
Neraca pertama: Fiscal Saving
Berapa subsidi atau kompensasi yang dapat dihemat?
Neraca kedua: Social-Economic Cost
Berapa biaya tambahan yang harus ditanggung masyarakat?
Keduanya harus dihitung secara bersamaan. Kalau penghematan fiskal Rp10 triliun menghasilkan biaya sosial-ekonomi Rp8 triliun, maka kebijakan tersebut tidak bisa begitu saja disebut sangat efisien.
Sebaliknya, kalau pemerintah mampu menghemat Rp10 triliun sambil memastikan biaya sosial-ekonominya hanya Rp1 triliun dan kelompok rentan mendapatkan kompensasi yang tepat, maka kita punya reformasi yang jauh lebih sehat.
Itulah yang disebut kebijakan berbasis dampak, bukan sekadar berbasis anggaran.
Madina memberi peringatan kecil untuk kebijakan nasional
Rp105,6 miliar per tahun yang muncul dalam simulasi Madina bukanlah angka yang boleh diperlakukan sebagai angka final.
Ia adalah alarm. Sebab jika friksi BBM saja dapat menghasilkan biaya sosial-ekonomi sekitar seratus miliar rupiah setahun pada satu kabupaten, maka kita harus bertanya:
berapa besar biaya yang tersembunyi di seluruh Indonesia?
Dan apakah biaya tersebut pernah masuk ke dalam kalkulasi ketika pemerintah menghitung efisiensi subsidi?
Inilah pertanyaan yang seharusnya dijawab sebelum kebijakan baru diterapkan secara luas.
Bukan untuk mempertahankan subsidi yang salah sasaran. Bukan pula untuk menolak digitalisasi dan pembatasan.
Tetapi untuk memastikan bahwa obat tidak lebih mahal daripada penyakitnya.
Jangan sampai kita salah mengobati
Kebijakan subsidi memang harus diperbaiki. Orang yang mampu tidak semestinya menikmati manfaat yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Tetapi jangan sampai karena ingin menutup subsidi yang bocor, negara justru membuka: bisnis ilegal, mematikan bisnis kecil yang legal, menaikkan biaya ekonomi rakyat, dan akhirnya menumpulkan keberanian UMKM untuk berinovasi.
Sebab yang dipertaruhkan sebenarnya bukan hanya Pertalite. Yang dipertaruhkan adalah kualitas ekosistem ekonomi rakyat. Negara boleh menghitung setiap liter Pertalite. Tetapi masyarakat juga berhak bertanya: berapa nilai waktu yang hilang? berapa omzet yang lenyap? berapa biaya distribusi yang bertambah? berapa usaha kecil yang tertekan? dan berapa inovasi yang tidak pernah lahir karena sistem ekonominya tidak lagi memberi insentif untuk berusaha secara legal?
Jangan sampai pemerintah berhasil menemukan Rp81 triliun subsidi yang salah sasaran, tetapi gagal menemukan ratusan triliun biaya sosial-ekonomi yang tersembunyi di balik kebijakan energi.
Sebab uang negara memang harus dijaga. Tetapi energi ekonomi rakyat juga harus dijaga.
Dan mungkin, sebelum menutup keran subsidi yang dianggap bocor, negara perlu memastikan terlebih dahulu:
jangan-jangan setelah keran itu ditutup, justru ekonomi rakyat yang mulai bocor dari tempat lain.***
(Penulis adalah pemerhati kebijakan publik)
