Wartatrans.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) dan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menjajaki penempatan dua bus hidrogen untuk layanan transportasi publik pada 2028.
Namun, manfaat pengurangan emisi dari kendaraan berbasis fuel cell electric vehicle (FCEV) tersebut akan sangat bergantung pada cara hidrogen diproduksi dan pasokannya disediakan.
Penjajakan kerja sama ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza dan Direktur Utama Transjakarta Welfizon Yuza di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (12/10/2026).
Kerja sama ini mencakup kajian pengembangan ekosistem hidrogen, program percontohan kendaraan, serta penjajakan infrastruktur produksi dan pengisian hidrogen.
Dari sisi Transjakarta, dukungan teknologi dan pembiayaan menjadi bagian penting dalam percepatan dekarbonisasi.
“Dukungan teknologi energi bersih dari Pertamina serta skema pembiayaan yang kuat dari Bank Jakarta akan mempermudah akselerasi pencapaian target dekarbonisasi di sektor transportasi DKI Jakarta,” ujarnya dikutip Rabu (14/10/2026).
Sementara itu, Oki menegaskan bahwa penjajakan tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem hidrogen yang terintegrasi.
“Melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, kami ingin menjajaki pengembangan ekosistem hidrogen yang tidak hanya mendukung kebutuhan energi bersih di sektor transportasi, tetapi juga berkontribusi terhadap ketahanan energi dan pengurangan emisi,” kata dia.
Urgensi pengurangan emisi terlihat dari data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pada 20 Agustus 2026, Pemprov menyebut sektor transportasi menyumbang 52 persen dari total emisi langsung Jakarta.
Kendaraan bermotor juga diperkirakan berkontribusi sekitar 32–57 persen terhadap pencemaran PM2.5.
Kedua angka itu mengukur indikator berbeda, tetapi sama-sama menunjukkan besarnya tantangan pengendalian emisi dan pencemaran udara.
Pertamina juga mengaitkan penjajakan hidrogen dengan proyek Waste to Hydrogen (W2H), yang mengkaji pemanfaatan gas metana dari sampah untuk menghasilkan biometana dan hidrogen rendah karbon.
Namun, bahan baku dari sampah tidak otomatis menjadikan hidrogen yang dihasilkan rendah emisi. Dampaknya tetap ditentukan oleh teknologi pengolahan, kebutuhan energi, serta pengendalian kebocoran metana.
Bus FCEV menghasilkan listrik melalui reaksi elektrokimia antara hidrogen dan oksigen.
Kendaraan ini tidak mengeluarkan karbon dioksida dari knalpot, tetapi emisi tetap dapat muncul selama produksi, kompresi, penyimpanan, dan distribusi hidrogen.
International Energy Agency (IEA) dalam Global Hydrogen Review 2024 memperkirakan produksi hidrogen tanpa pengendalian emisi dari gas alam menghasilkan 10–12 kilogram CO₂ ekuivalen per kilogram hidrogen.
“Produksi berbasis batu bara menghasilkan 22–26 kilogram. Angka tersebut merupakan intensitas emisi produksi hidrogen, bukan emisi langsung kendaraan,” rilisnya.
Karena itu, hidrogen berbasis fosil tanpa pengendalian emisi berisiko memindahkan beban karbon dari kendaraan ke fasilitas produksi.
Sebaliknya, hidrogen yang dihasilkan melalui elektrolisis air dengan listrik terbarukan berpotensi menekan emisi siklus hidup.
Target penempatan dua bus pada 2028 menjadi langkah awal penjajakan teknologi hidrogen di transportasi publik.
Namun, kelayakan penerapannya akan ditentukan oleh kepastian sumber hidrogen, kesiapan fasilitas pengisian, keselamatan penyimpanan, dan biaya operasional.
Tanpa data tersebut, manfaat pengurangan emisi dan prospek keekonomian proyek belum dapat dinilai secara kuantitatif. (Artha Tidar)
