Wartatrans.com, BOGOR – Presiden Prabowo Subianto membahas peningkatan kualitas hunian dan kebijakan pembiayaan perumahan dalam rapat terbatas di Hambalang, Selasa (1/9/2026).
Agenda itu berlangsung ketika 18,01 juta rumah tangga masih menghadapi backlog kelayakhunian, sementara Danantara Housing Expo mencatat 300 akad hunian pada hari pertama.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, rapat membahas langkah konkret menghadirkan rumah yang lebih layak dan terjangkau, termasuk kebijakan untuk meringankan akses pembiayaan agar semakin banyak masyarakat dapat memiliki rumah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan backlog kelayakhunian turun dari 18,77 juta rumah tangga pada 2025 menjadi 18,01 juta pada 2026.
Akses rumah layak mencapai 70,30 persen, tetapi backlog kepemilikan masih 9,29 juta rumah tangga atau 12,39 persen.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyebut, Danantara Housing Expo sebagai wadah kolaborasi berbagai pihak dalam ekosistem perumahan. Pada Senin (31/8/2026), ia mengatakan transaksi di pameran berjalan baik.
“Saya langsung cek ke booth dan transaksinya berjalan dengan sangat baik,” kata Maruarar.
CEO Danantara Rosan Roeslani bilang, Danantara Housing Expo menghadirkan skema pembiayaan kompetitif dan terjangkau serta akses lebih mudah bagi masyarakat.
Pameran mencatat 300 akad hunian pada hari pertama.
“Danantara Housing Expo 2026 memberikan skema pembiayaan yang kompetitif dan terjangkau serta akses yang lebih mudah untuk masyarakat,” ujar Rosan.
Dari sisi perbankan, Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyatakan, sinergi antarsektor menjadi kunci memperluas akses pembiayaan rumah. BRI menawarkan bunga kompetitif, uang muka ringan dan sejumlah manfaat tambahan.
“Dengan bunga yang kompetitif, uang muka ringan, dan berbagai benefit tambahan, kami berharap semakin banyak masyarakat dapat mewujudkan kepemilikan hunian,” kata Hery.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho membawa sisi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui akses informasi rumah subsidi dan pembiayaan dalam rangkaian expo.
BP Tapera mencatat realisasi FLPP mencapai 134.734 unit per 26 Agustus 2026, atau 38,50 persen dari target 350.000 unit.
Survei Bank Indonesia menunjukkan 70,05 persen pembelian rumah primer pada triwulan II-2026 menggunakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sedangkan pembangunan properti masih 73,28 persen dibiayai dana internal pengembang.
Persoalan akses juga muncul pada lokasi expo di PIK 2. Danantara menyiapkan feeder untuk membantu masyarakat mencapai lokasi, menunjukkan keterjangkauan hunian tidak hanya ditentukan harga rumah dan bunga kredit.
Karena itu, 300 akad hunian lebih tepat dibaca sebagai sinyal awal bahwa rantai pemerintah, pengembang, perbankan dan pembeli mulai tersambung.
Tantangan berikutnya adalah memastikan pola tersebut tidak berhenti di pameran, tetapi berkembang menjadi mekanisme penyediaan hunian yang mampu mengurangi backlog jutaan rumah tangga secara berkelanjutan. (Artha Tidar)
