Wartatrans.com, JAKARTA – Pemerintah memastikan dana bantuan presiden (banpres) senilai hampir Rp4 triliun yang disiapkan untuk peningkatan keselamatan perlintasan sebidang kereta api tidak masuk dalam anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun 2026.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan, anggaran tersebut akan digunakan melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk pembangunan berbagai fasilitas pendukung keselamatan di perlintasan sebidang yang selama ini menjadi titik rawan kecelakaan.
Penjelasan itu disampaikan Dudy dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR pada Kamis (4/6), menanggapi pertanyaan anggota Komisi V DPR Sudjatmiko mengenai alokasi dana yang sebelumnya diumumkan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam rapat tersebut, Sudjatmiko menilai peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang menjadi hal yang mendesak mengingat tingginya minat masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api.
“Kita tahu pak kereta ini angkutan umum yang diminati, kemarin libur panjang orang juga banyak yang naik kereta, tapi faktor keamanan dan keselamatan kita ini kurang,” kata Sudjatmiko.
“Nah ini coba diatur jangan sampai Rp4 triliun yang sudah disiapkan oleh bantuan presiden tidak bisa masuk di anggaran bapak pada tahun 2026,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Dudy menegaskan bahwa dana banpres tersebut tidak tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenhub tahun depan.
“Terkait dengan banpres untuk kereta api yang untuk perlintasan kereta api, dapat kami sampaikan anggaranlokasi tidak masuk ke dalam DIPA Kemenhub 2026,” ujar Dudy.
Menurutnya, hasil koordinasi yang dilakukan pemerintah menetapkan bahwa kebutuhan belanja modal atau capital expenditure (capex) pembangunan fasilitas keselamatan perlintasan sebidang akan dilaksanakan oleh PT KAI. Setelah pembangunan selesai, aset tersebut akan diserahkan kepada pemerintah untuk selanjutnya dikelola sesuai mekanisme yang berlaku.
“CapEx untuk pembangunan fasilitas pendukung perlintasan sebidang akan diselenggarakan oleh PT KAI yang selanjutnya asetnya akan diserahkan kepada pemerintah,” kata Dudy.
KAI Siapkan Pembangunan 40 Flyover
Sementara itu, PT KAI telah menyusun rencana peningkatan keselamatan di sejumlah perlintasan sebidang. Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengungkapkan perusahaan menargetkan pembangunan 40 jalan layang (flyover) di lokasi prioritas guna mengurangi perpotongan langsung antara jalur kereta api dan lalu lintas kendaraan.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR pada Rabu (3/6), Bobby menyebut kebutuhan investasi untuk pembangunan puluhan flyover tersebut diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun.
“Kalau tidak salah, ada 40 yang memang harus kita bikinkan flyover-nya. Nah, untuk JPL-nya sendiri, kami sudah melakukan estimasi kebutuhan dari capex-nya itu sekitar Rp1,2 triliun,” ujar Bobby.
Selain biaya pembangunan, KAI juga memperkirakan kebutuhan operasional sekitar Rp700 miliar setiap tahun untuk mendukung pengelolaan infrastruktur serta pengamanan perlintasan.
Berdasarkan data perusahaan, hingga saat ini KAI telah menutup 172 perlintasan dengan lebar jalan kurang dari dua meter. Namun masih terdapat 1.683 perlintasan dengan lebar jalan di atas dua meter yang menjadi fokus peningkatan keselamatan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 titik direncanakan dibangun flyover, sedangkan 1.638 lokasi lainnya akan dilengkapi portal dan perangkat keselamatan tambahan.
Untuk mendukung pengawasan di lapangan, KAI juga memperkirakan kebutuhan lebih dari 8.000 petugas penjaga perlintasan.
“Kami sudah menghitung, dari 1.638 pelintasan kita akan membutuhkan lebih dari 8.000 petugas jaga yang biayanya sekitar Rp700 miliar per tahun,” kata Bobby.
Prabowo Soroti Keselamatan Perlintasan
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya percepatan penanganan perlintasan sebidang setelah terjadinya kecelakaan kereta api di Bekasi yang melibatkan KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek.
Menurut Presiden, masih banyak perlintasan yang belum dilengkapi penjagaan memadai. Karena itu, pemerintah menilai pembenahan sekitar 1.800 titik perlintasan di Pulau Jawa menjadi kebutuhan mendesak demi meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan.
“Nanti pelaksananya kita tunjuk dan perhitungkan, butuh hampir Rp4 triliun. Demi keselamatan dan karena kita sangat membutuhkan kereta api, maka perlu dilakukan,” tegas Prabowo.(fahmi)
