Wartatrans.com, JAKARTA – Koordinasi Antar-Penyelenggara Jaminan (KAPJ) mulai diterapkan untuk mempertemukan manfaat BPJS Kesehatan dan asuransi komersial.
Langkah ini ditandai penandatanganan PKS antara lima perusahaan asuransi dan tujuh jaringan rumah sakit pada Kamis (3/9/2026).
KAPJ ditujukan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang juga memiliki asuransi komersial. Sederhananya, manfaat kedua perlindungan dapat dikoordinasikan, sehingga biaya layanan kesehatan tidak seluruhnya menjadi beban pasien, sesuai ketentuan.
Bagi masyarakat, persoalannya bukan hanya apakah dua perlindungan tersebut terhubung. Yang lebih penting, apakah koordinasi itu membuat proses berobat dan pembayaran lebih sederhana serta biaya yang harus dibayar lebih terukur.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan, kerja sama dengan rumah sakit menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem asuransi kesehatan.
“Ini adalah bagian daripada perbaikan penguatan ekosistem dari industri kesehatan kita. Termasuk dari perusahaan asuransi dan menjadi awal daripada transformasi kita,” ujar Ogi.
Direktur Avrist Assurance Aldi Rinaldi menyebutkan, perusahaan mengimplementasikan skema tersebut bersama empat rumah sakit dan masih membutuhkan integrasi dengan berbagai pihak.
“Ini satu bentuk baru bagi asuransi, baru bagi rumah sakit dan harus terintegrasi,” ujar Aldi.
Menurut dia, kesepakatan dengan rumah sakit serta pemangku kepentingan lain masih diperlukan agar mekanisme dapat diterapkan lebih luas.
Tantangan itu datang ketika industri asuransi kesehatan sendiri belum sepenuhnya pulih.
Data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menunjukkan premi kesehatan naik 2,9% menjadi Rp6,26 triliun pada kuartal II/2026, sedangkan beban klaim turun 10,8% menjadi Rp3,46 triliun.
Ketua Umum AAUI Budi Herawan mengingatkan perbaikan tersebut belum cukup untuk menarik kesimpulan.
“Kita tidak bisa terlalu dini, karena periode kondisinya belum berakhir semua,” ungkap Budi di Jakarta, Jumat (4/9/2026).
Penekanan biaya kata dia, tidak boleh mengganggu ekosistem rumah sakit yang mencakup dokter, farmasi dan alat kesehatan. Menurutnya, perubahan harga harus tetap mempertimbangkan kecukupan pembiayaan operasional layanan.
Dari sisi pemerintah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penguatan pembiayaan diarahkan untuk menekan beban masyarakat.
“Tujuannya adalah pembiayaan kesehatan kalau bisa dibuat bagi masyarakat dan negara semurah mungkin, hasilnya sebagus mungkin, dan ekosistemnya itu berkesinambungan,” ujar Budi.
Pemerintah mencatat belanja kesehatan nasional sekitar Rp640 triliun per tahun dan mendorong 80-90% belanja kesehatan individu dapat dibiayai melalui mekanisme asuransi.
Dengan demikian, keberhasilan KAPJ akan ditentukan bukan hanya oleh bertambahnya kerja sama, tetapi oleh kemampuan sistem mengendalikan biaya tanpa mengurangi kualitas layanan.
Jika koordinasi pembayaran, data dan layanan berjalan efektif, KAPJ berpeluang memperkuat perlindungan finansial masyarakat sekaligus membantu industri mengelola biaya kesehatan.
Namun, perluasan jaringan dan pembuktian efisiensi hingga akhir tahun akan menjadi penentu apakah manfaat tersebut benar-benar terasa. (Artha Tidar)
