Wartatrans.com, JAKARTA – Ada sebuah kegelisahan yang menarik untuk direnungkan: manusia Indonesia, dalam perjalanan peradabannya, barangkali tidak banyak benar-benar bergeser menjadi “hewan”, “vampir”, atau makhluk lain. Namun, dalam metafora yang lebih tajam, sebagian manusia justru telah berdarah vampir, dan bahkan seperti tergigit oleh vampir itu sendiri.
Metafora tersebut tentu bukan perkara biologis. Ia adalah gambaran tentang perilaku. Tentang manusia yang kehilangan rasa cukup, kehilangan rasa malu, dan pada titik tertentu justru menikmati sistem yang membuat orang lain terus kehilangan haknya.
Dalam kondisi semacam itu, negeri ini memang membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang tidak sekadar pandai membuat kebijakan, tetapi berani melakukan cipta kondisi secara total.
Di sinilah gagasan tentang “total football” menjadi menarik.
Dalam sepak bola, total football menuntut setiap pemain memahami seluruh ruang permainan. Bek dapat bergerak maju, gelandang membantu pertahanan, penyerang turun mengambil bola. Tidak ada pemain yang hanya merasa bahwa tugasnya selesai pada satu wilayah.
Begitu pula dalam tata kelola negara. Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya menjadi urusan lembaga antikorupsi. Penegakan hukum tidak cukup diserahkan kepada aparat hukum. Pengawasan ekonomi tidak boleh berhenti di meja birokrasi. Penyelamatan sumber daya alam tidak bisa hanya menjadi slogan kementerian.
Semuanya harus bergerak dalam satu orkestrasi. Deal-nya, seratus persen kepada Tuhan.
Kalimat itu dapat dibaca sebagai pengingat bahwa kekuasaan, sekuat apa pun, tetap memiliki batas. Presiden boleh memiliki kewenangan besar, aparat boleh memiliki perangkat hukum, negara boleh mempunyai sistem yang canggih, tetapi pada akhirnya kekuasaan harus dikembalikan kepada tanggung jawab moral.
Sebab persoalan Indonesia hari ini bukan semata-mata soal siapa yang memimpin.
Persoalannya adalah bagaimana memastikan bahwa sistem tidak terus memberikan ruang bagi praktik-praktik yang merusak.
Ketika praktik transfer pricing yang merugikan kepentingan negara masih dapat berlangsung, ketika dugaan ekspor ilegal komoditas strategis seperti timah masih menjadi persoalan, ketika persoalan lahan dan HGU terus menimbulkan konflik serta pertanyaan tentang siapa sesungguhnya yang menikmati hasilnya, atau ketika oknum aparat justru terseret dalam bisnis narkotika, maka persoalannya telah jauh melampaui pelanggaran individual.
Ia Menjadi Persoalan Sistem.
Negara tidak boleh kalah oleh orang-orang yang menjadikan celah hukum sebagai ladang keuntungan.
Lebih berbahaya lagi ketika perilaku semacam itu kemudian dianggap biasa. Yang salah menjadi lumrah. Yang melanggar merasa tidak bersalah. Yang mengambil hak publik merasa hanya sedang memanfaatkan kesempatan.
Di titik itulah “manusia yang tergigit vampir” menemukan bentuknya.
Ia bukan lagi korban semata. Ia dapat berubah menjadi bagian dari rantai yang sama.
Karena itu, cipta kondisi tidak boleh dimaknai sebagai tindakan represif belaka. Cipta kondisi yang sehat justru harus menciptakan ekosistem di mana kejahatan menjadi semakin sulit dilakukan, korupsi menjadi semakin mahal, kolusi menjadi semakin berisiko, sementara perilaku jujur mendapatkan ruang dan penghargaan.
Presiden, dalam kerangka ini, memang memiliki posisi strategis. Tetapi presiden tidak mungkin bekerja sendirian.
Diperlukan birokrasi yang bersih, aparat yang profesional, penegak hukum yang tidak mudah dibeli, dunia usaha yang memiliki etika, media yang kritis sekaligus bertanggung jawab, serta masyarakat yang tidak menjadikan budaya permisif sebagai kebiasaan.
Sebab apabila seluruh lini berjalan sendiri-sendiri, negara akan seperti kesebelasan yang pemainnya hebat tetapi tidak memahami permainan.
Sebaliknya, jika semua bergerak dalam satu arah, ruang gerak para pemburu rente akan semakin sempit.
Inilah yang sesungguhnya dipertaruhkan: bukan hanya uang negara, melainkan masa depan peradaban.
Indonesia memiliki warisan budaya yang panjang. Nusantara memiliki adab, etika sosial, gotong royong, penghormatan kepada sesama, serta berbagai nilai luhur yang selama berabad-abad menjadi fondasi kehidupan masyarakat.
Namun nilai-nilai itu bisa tenggelam bukan karena budaya asing semata. Ia dapat tenggelam karena perilaku kita sendiri.
Ketika keserakahan lebih dihormati daripada kejujuran, ketika kekuasaan lebih dekat kepada kepentingan kelompok daripada kepentingan rakyat, ketika hukum tajam kepada yang lemah tetapi tumpul kepada yang kuat, maka sesungguhnya kita sedang menciptakan bumerang peradaban.
Bumerang itu pada akhirnya akan kembali kepada kita.
Karena negara yang membiarkan praktik buruk tumbuh akan melahirkan generasi yang menganggap praktik buruk sebagai sesuatu yang normal.
Di sinilah kepemimpinan menjadi penting. Bukan kepemimpinan yang sekadar kuat secara politik, tetapi kepemimpinan yang berani membangun kondisi agar seluruh instrumen negara bergerak dalam satu tujuan: membuat Indonesia lebih tertib, lebih adil, lebih beradab, dan lebih berdaulat atas sumber dayanya sendiri.
Total football dalam pemerintahan, pada akhirnya, bukan tentang seorang pemain yang menjadi bintang.
Ia tentang bagaimana seluruh pemain bekerja untuk kemenangan bersama.
Dan kemenangan sebuah bangsa bukanlah ketika satu kelompok menjadi kaya raya.
Kemenangan bangsa adalah ketika hukum berdiri tegak, sumber daya alam dikelola untuk kepentingan rakyat, aparat menjaga kehormatan institusinya, dunia usaha tumbuh secara sehat, dan manusia Indonesia kembali merasa bahwa kejujuran bukanlah kebodohan.
Sebab jika tidak, kita akan terus berputar dalam lingkaran yang sama. Manusia menggigit manusia. Sistem memelihara vampir. Dan peradaban perlahan kehilangan darahnya.***
