Wartatrans.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menegaskan bahwa kebudayaan harus ditempatkan sebagai fondasi identitas sekaligus kekuatan pemersatu bangsa. Kebudayaan, menurutnya, bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi juga dapat menjadi kekuatan strategis dalam membangun Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.
Pernyataan tersebut disampaikan Fadli Zon saat menghadiri Forum Generasi Indonesia Bertutur di Epicentrum XXI, Setiabudi, Jakarta, Jumat (4/9/2026). Forum yang diselenggarakan Tutur Media Digital itu mempertemukan generasi muda dengan akademisi, praktisi, profesional, dan sejumlah tokoh nasional untuk membahas tantangan serta peluang Indonesia menuju 2045.
Fadli mengapresiasi penyelenggaraan forum tersebut karena dinilai memberikan ruang bagi generasi muda untuk berdialog dan memaknai kembali posisi kebudayaan dalam kehidupan berbangsa.
Menurut Fadli, tema “Budaya Menjadi Indonesia” memiliki relevansi kuat di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi digital. Kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, termasuk bahasa dan tradisi lisan yang hingga kini terus hidup dan berkembang.
“Hampir seluruh aspek kehidupan kita tidak bisa lepas dari budaya. Dari sepuluh objek pemajuan kebudayaan, salah satunya adalah bahasa, dan tradisi lisan Indonesia sangat kuat,” kata Fadli.
Ia menyebut upaya memaknai kembali kebudayaan sebagai bagian dari proses reinventing Indonesian identity, yakni menemukan dan memperkuat kembali identitas Indonesia melalui perspektif budaya.
Fadli menjelaskan, Kementerian Kebudayaan saat ini berfokus pada empat pilar pemajuan kebudayaan, yakni pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadap 10 objek pemajuan kebudayaan.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia.
Di tengah arus digitalisasi dan perubahan zaman, pemerintah juga terus mendorong pelindungan warisan budaya sekaligus memperkuat ekosistem kebudayaan. Revitalisasi situs cagar budaya dan museum nasional menjadi salah satu langkah yang dilakukan, termasuk upaya repatriasi atau pengembalian benda-benda budaya Indonesia yang berada di luar negeri.
Lebih jauh, Fadli menilai paradigma terhadap kebudayaan juga perlu diubah. Kebudayaan tidak semestinya hanya dilihat sebagai beban pembiayaan negara atau cost center, tetapi sebagai investasi jangka panjang yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan diplomasi.
“Kebudayaan bukan cost center, melainkan investasi sekaligus soft power yang berpotensi menjadi engine of growth,” ujarnya.
Menurut dia, kekayaan budaya Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi kreatif sekaligus instrumen diplomasi kebudayaan di tingkat global.
Namun, Fadli menekankan bahwa fungsi kebudayaan yang paling mendasar tetap sebagai kekuatan pemersatu bangsa. Indonesia yang memiliki keragaman suku, bahasa, tradisi, dan ekspresi budaya justru memiliki modal sosial yang besar untuk membangun persatuan.
“Mari kita bersama-sama menjadikan kebudayaan ini sebagai fondasi, termasuk juga sebagai binding power, kekuatan pemersatu. Karena di negara lain perbedaan itu menjadi ancaman, tapi di Indonesia perbedaan ini justru menjadi salah satu sumber kekuatan,” tegasnya.
Forum Generasi Indonesia Bertutur turut menghadirkan sejumlah tokoh dari berbagai bidang, antara lain Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat, Ketua KPK periode 2011–2015 Abraham Samad, Direktur Bisnis Asuransi Jasindo Rosmaylinda Nasution, Founder Rumah Perubahan Rhenald Kasali, influencer Namira Monda, peneliti sekaligus dosen dan anggota Dewan Penasihat Program Magister Geotermal ITB M. Ali Ashat, serta Kepala Geothermal Research Center Universitas Gadjah Mada Pri Utami.
Hadir pula Pendiri dan Presiden Komisaris Tutur Media Digital Don Bosco Selamun. Fadli Zon didampingi Direktur Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Sjamsul Hadi.
Menutup sambutannya, Fadli mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pemajuan kebudayaan. Menurutnya, tanggung jawab kebudayaan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Peran swasta, korporasi, filantropi, komunitas budaya, dan masyarakat di berbagai daerah juga diperlukan untuk membangun ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.
“Pemajuan kebudayaan membutuhkan kolaborasi. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, dan berbagai elemen bangsa harus bergerak bersama,” demikian pesan Fadli.
Dengan pendekatan tersebut, kebudayaan diharapkan tidak berhenti sebagai upaya pelestarian warisan masa lalu, tetapi berkembang menjadi kekuatan yang membentuk karakter, memperkuat persatuan, sekaligus membuka peluang baru bagi Indonesia dalam menghadapi masa depan.*** (PG)
