Wartatrans.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terus memonitor masa transisi penerapan kebijakan bagasi Piece Concept oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk tiket yang diterbitkan mulai 1 September 2026.
Monitoring secara proaktif dilakukan guna memastikan penerapannya berlangsung tertib, transparan, dan tetap mengedepankan pemenuhan hak konsumen.
Sejalan dengan koordinasi yang telah dilakukan pada fase persiapan, Garuda telah melakukan konsolidasi kesiapan operasional yang mencakup sistem pendukung, petugas pelayanan, mitra ground handling, pengelola bandara, serta kanal penjualan dan informasi.
“Garuda juga telah kami minta untuk menyiapkan langkah mitigasi dan memastikan kesiapan tersebut diterapkan secara konsisten di seluruh titik layanan,” ungkap Dirjen Perhubungan Udara Lukman F Laisa ditulis, Rabu (9/9/2026).
Masa transisi ini merupakan fase penerapan awal yang akan dievaluasi secara bertahap.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan terus mencermati pelaksanaannya, termasuk menampung dan mengevaluasi feedback serta aspirasi masyarakat sebagai bagian dari penyempurnaan layanan.
Garuda juga diminta menyampaikan laporan evaluasi secara berkala kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai bahan pemantauan dan evaluasi lebih lanjut.
“Garuda turut diminta melanjutkan dan mengintensifkan edukasi kepada penumpang yang telah dilaksanakan sejak pertengahan tahun ini,” katanya.
Informasi mengenai jumlah koli, berat dan dimensi bagasi, serta mekanisme penanganan di bandara harus disampaikan secara jelas, konsisten, transparan, dan mudah dipahami.
Piece Concept merupakan salah satu skema pengelolaan bagasi yang telah diterapkan dalam praktik penerbangan internasional.
Namun, implementasinya di Indonesia tetap perlu diselaraskan dengan karakteristik pengguna jasa dan kesiapan ekosistem penerbangan nasional.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan terus melakukan pemantauan, kajian, dan evaluasi secara berkala untuk memastikan tata kelola regulasi tetap adaptif terhadap perkembangan industri penerbangan.
“Seluruh proses penerapan harus tetap mengutamakan keselamatan, kelancaran pelayanan, perlindungan konsumen, dan pemenuhan hak masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi udara,” tutup Lukman. (omy)
