Wartatrans.com, JAKARTA – Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengusulkan tambahan subsidi Rp934 miliar untuk layanan TransJakarta dan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta.
Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaluddin menyampaikan usulan tersebut dalam rapat bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta saat membahas Raperda Perubahan APBD 2026, Rabu (9/9/2026).
Dalam rapat tersebut, dia menjelaskan anggaran belanja subsidi Dishub DKI Jakarta dalam penetapan APBD 2026 sebesar Rp4,621 triliun.
“Tambahan Rp934 miliar diusulkan untuk memenuhi kebutuhan subsidi layanan TransJakarta dan MRT Jakarta dalam perubahan APBD 2026,” ujarnya.
Besarnya kebutuhan tersebut menunjukkan transportasi publik Jakarta masih bergantung pada dukungan fiskal pemerintah daerah.
Perluasan operasi, armada, integrasi antarmoda, dan pengembangan layanan turut meningkatkan kebutuhan pembiayaan.
Kondisi itu juga tercermin dari penjelasan Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Welfizon Yuza dalam rapat kerja bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, pekan lalu.
Welfizon menjelaskan bahwa layanan transportasi laut TransJakarta menuju Kepulauan Seribu membutuhkan dukungan Public Service Obligation (PSO) agar tetap dapat menyediakan layanan dengan tarif yang terjangkau.
Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana sebelumnya mengingatkan agar TransJakarta tidak hanya menggantungkan operasional pada subsidi pemerintah. Ia mendorong penguatan pendapatan non-tiket melalui penyewaan ruang, periklanan, hak penggunaan nama, kerja sama penyelenggaraan acara, dan jasa properti lainnya.
Karena itu, pembahasan tambahan subsidi Rp934 miliar perlu dikaitkan dengan indikator kinerja, seperti biaya per penumpang, produktivitas armada, efisiensi operasional, dan kontribusi pendapatan non-tiket.
Ukuran tersebut penting agar tambahan anggaran tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan operasional, tetapi juga menghasilkan manfaat layanan yang terukur.
Bagi Jakarta, tantangannya adalah menjaga transportasi publik tetap terjangkau sekaligus mengendalikan pertumbuhan kebutuhan subsidi.
Keputusan dalam perubahan APBD 2026 akan menjadi salah satu penentu arah pembiayaan transportasi publik Jakarta ke depan. (Artha Tidar)
