Wartatrans.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil meningkatkan nilai ekspor produk perikanan selama tahun 2025. Sejak Januari-Desember, total nilai ekspor mencapai USD 6,27 miliar, meningkat 5,2% dibanding tahun 2024.
Dari jumlah tersebut, 31,8% merupakan hasil ekspor ke Amerika Serikat dengan nilai mencapai USD 1,99 miliar, disusul Tiongkok sebesar USD 1,22 miliar (19,5%), ASEAN USD 1,00 miliar (16,0%), Jepang USD 613,65 juta (9,8%) dan Uni Eropa USD 451,72 juta (7,2%).
“Nilai ekspor ke Amerika Serikat meningkat 4,7% dibanding tahun sebelumnya, begitu juga ke ASEAN (16,7%), Jepang (2,5%) dan Uni Eropa (9%),” terang Plt. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Machmud melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (16/2).
Machmud menjabarkan udang menjadi komoditas ekspor utama dengan nilai sebesar USD1,87 miliar atau 29,8% terhadap total nilai ekspor, kemudian tuna-cakalang sebesar USD1,04 miliar (16,5%), cumi-sotong-gurita sebesar USD 889,73 juta (14,2%), rajungan-kepiting sebesar USD 507,74 juta (8,1%) dan rumput laut sebesar USD 315,62 juta (5,0%). Dikatakannya, nilai ekspor udang meningkat 11,2% dibanding tahun sebelumnya, begitu juga tuna-cakalang (0,1%) dan cumi-sotong-gurita (1,8%).
“Ini merupakan pertanda bahwa komoditas Indonesia begitu bernilai di pasar global,” jelas Machmud.
Selain peningkatan nilai ekspor, Machmud menyebut KKP juga berhasil menekan nilai impor produk perikanan. Hal ini terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengungkap neraca perdagangan produk perikanan sepanjang tahun 2025 mengalami surplus sebesar USD 5,60 miliar. Jumlah ini meningkat 3,0% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
“Kami berkomitmen menjaga Indonesia untuk tetap dan selalu menjadi negara nett exporter produk perikanan,” tutur Machmud.
Strategi Peningkatan di Tahun 2026
Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP, Erwin Dwiyana memastikan KKP telah menyiapkan sejumlah langkah guna menjaga sekaligus memperluas akses pasar produk perikanan. Dimulai dengan sinergi berbagai unit Eselon 1 untuk melakukan fasilitasi kepada asosiasi dan eksportir terkait penerbitan aturan baru Uni Eropa terkait Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) dan Pernyataan Pengolahan (Processing Statement), serta penerbitan aturan baru Amerika Serikat terkait Certificate of Admissibility.
Selain itu, KKP juga melakukan negosiasi dan diplomasi terkait pengajuan Comparability Finding (CF) rajungan hasil tangkapan gillnet kepada NOAA untuk dapat melanjutkan ekspor ke Amerika Serikat. “Kami mendorong pelaku usaha perikanan untuk tetap berkomitmen menjaga mutu dan keamanan produk perikanan, sekaligus mendukung keberlanjutan sumber daya dan daya saing sektor perikanan,” kata Erwin.
Strategi lainnya dengan fasilitasi temu bisnis dan keikutsertaan promosi produk kelautan dan perikanan skala internasional di Indonesia, serta promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan berupa Investment Mission. Erwin memastikan saat ini KKP juga mengajak pelaku usaha untuk memanfaatkan tarif preferensi 0% Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) khusus produk olahan tuna dan cakalang yang akan diimplementasikan setelah triwulan I 2026.
Dikatakannya, perundingan penurunan tarif di Kawasan non-tradisional seperti Amerika Utara (ASEAN-Canada CEPA), Asia Selatan (ASEAN-India FTA, Indonesia-Sri Lanka FTA) juga terus dilakukan, termasuk kawasan Timur Tengah seperti Indonesia-Gulf Cooperation Council FTA serta Tunisia Preferential Tariff Agreement (PTA), Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (FTA), Indonesia–European Union CEPA, Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Indonesia-Canada CEPA.
“Kami juga terus melakukan sosialisasi pemanfaatan tarif preferensi hasil perundingan Indonesia ke pelaku usaha,” tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimistis upaya meningkatkan kualitas produksi perikanan nasional yang terus bertambah akan membantu mendongkrak nilai ekspor komoditas tersebut. Menurutnya, peningkatan produksi juga seiring dengan peningkatan kualitas yang akan berdampak pada akses pasar serta mendukung program nasional. (fahmi)
