Wartatrans.com, JAKARTA – Hasil riset selama satu tahun yang dilakukan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia menyimpulkan tantangan terbesar pengembangan transportasi publik di Indonesia kini bukan lagi terletak pada teknologi.
Hambatan utamanya justru berada pada tata kelola, kelembagaan, dan kebijakan yang belum terintegrasi sehingga belum mampu mendukung penerapan teknologi secara optimal.
Senior Program Manager ITDP Indonesia Deliani Siregar mengatakan, temuan tersebut merupakan hasil Indonesia Transport Scoping Study yang mengkaji berbagai tantangan pengembangan transportasi publik di Indonesia.
“Hasilnya ternyata bukan lagi soal teknis atau teknologi, tetapi tantangan utamanya mengenai tata kelola, kelembagaan, dan kebijakan yang belum secara menyeluruh, belum komprehensif, dan belum terintegrasi untuk mendukung teknologi yang sudah ada,” tutur Deliani dalam diskusi Transportasi Publik dan Transisi Energi: Sudahkah Indonesia Membangun Sistem yang Tepat dan Resilien? di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Dalam kesempatan tersebut, dia menegaskan bahwa keberadaan bus listrik saja tidak cukup untuk mendorong transformasi transportasi publik.
“Membeli bus listrik itu hanya satu bagian kecil. Yang lebih penting adalah memastikan ekosistemnya siap, mulai dari infrastruktur pengisian daya, regulasi, skema pembiayaan, kepastian kontrak operator, sampai koordinasi antarinstansi. Tanpa itu, teknologinya tidak akan berjalan optimal.”
Urgensi pembenahan transportasi publik juga semakin besar karena berkaitan dengan upaya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi. Laporan Indonesia Sustainable Mobility Outlook (ISMO) 2025 yang disusun Institute for Essential Services Reform (IESR) mencatat sektor transportasi menyumbang 24,63 persen emisi gas rumah kaca nasional pada 2024.
Temuan tersebut memperkuat pentingnya peningkatan layanan angkutan umum sebagai strategi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, menekan emisi, dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak.
Deliani menambahkan, sejumlah kota di luar Jakarta masih harus memperkuat sistem angkutan umum sebelum memasuki tahap elektrifikasi.
“Di banyak kota, pekerjaan rumahnya bukan langsung mengganti armada menjadi listrik, tetapi membangun sistem transportasi publik yang andal, mudah diakses, dan terjangkau terlebih dahulu,” katanya.
Sementara itu, Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Muiz Thohir mengatakan, pemerintah telah menjalankan program Buy The Service (BTS) sejak 2020 sebagai stimulus bagi pemerintah daerah.
“Program BTS kami siapkan sebagai jembatan agar pemerintah daerah memiliki layanan angkutan umum yang baik terlebih dahulu. Setelah sistemnya terbentuk, baru elektrifikasi armada bisa dilakukan secara bertahap,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa menilai, penguatan transportasi publik menjadi bagian penting dalam meningkatkan ketahanan energi nasional.
“Kalau kita ingin memiliki ketahanan energi, kita harus mengurangi ketergantungan terhadap BBM. Cara paling logis adalah memperkuat transportasi publik dan mempercepat elektrifikasinya,” ujar Fabby.
Selanjutnya, Vice President Sales & Marketing Perum DAMRI Teguh Aditya Dharma mengatakan tantangan implementasi bus listrik saat ini bukan lagi berada pada teknologinya.
“Teknologinya sudah siap. Yang masih menjadi tantangan adalah kesiapan ekosistem, mulai dari pengisian daya, model bisnis, hingga kepastian investasi jangka panjang,” ujarnya.
Senada, Koordinator Transportasi Darat dan Perkeretaapian Kementerian PPN/Bappenas Handhi Setiawan Adiputra menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
“Kalau kebijakan pusat dan daerah tidak sinkron, pengembangan transportasi publik akan berjalan sendiri-sendiri. Padahal yang dibutuhkan adalah sistem yang terintegrasi.”
Temuan ITDP menunjukkan keberhasilan transisi menuju transportasi publik rendah emisi tidak lagi ditentukan oleh kecanggihan teknologi. Tantangan terbesar justru memastikan pendanaan, regulasi, koordinasi, dan kesiapan operator berjalan selaras agar investasi transportasi publik benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. (Artha Tidar)
