Wartatrans.com, JAKARTA – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menargetkan pengelolaan transportasi laut Kepulauan Seribu mulai beroperasi pada Juni 2027.
Tantangannya bukan sekadar menambah pengelolaan dari Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, tetapi membangun sistem yang mengatur operator, keselamatan, pelabuhan, tarif, hingga integrasi antarmoda.
Direktur Utama Transjakarta Welfizon Yuza mengatakan,proses transisi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu tahun.
Dalam rapat kerja bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (2/9/2026), ia mengatakan Transjakarta telah mengunjungi Pulau Pari, Pramuka, Panggang, Kelapa, dan Harapan untuk menghimpun kebutuhan layanan.
“Kami juga kemarin bertemu dengan operator ataupun pengusaha-pengusaha kapal tradisional. Harapan mereka adalah, berkaca dengan sistem yang ada di darat, ada peluang kerja sama dengan pelaku usaha kapal tradisional untuk bisa menjadi operator,” kata Welfizon.
Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaluddin menyebut, armada resmi saat ini baru mampu melayani sekitar 21 persen kebutuhan.
Sebagian besar pergerakan masih mengandalkan kapal tradisional dengan standar kenyamanan dan keselamatan yang belum seragam.
“Ke depan, Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata kelas dunia, tetapi sistem transportasinya saat ini masih berorientasi sebagai angkutan dasar masyarakat,” ujarnya.
Persoalan pembiayaan juga besar. Menurut Welfizon, pendapatan tiket layanan yang berjalan saat ini hanya mampu menutup sekitar 15 persen biaya yang dialokasikan melalui APBD.
“Selama tarifnya diatur untuk terjangkau oleh publik pasti tidak bisa tanpa PSO,” ucapnya. (Artha Tidar)
