BT, YOGYAKARTA – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyerahkan secara simbolis bantuan bus sekolah dari Kementerian Perhubungan kepada Kementerian Sosial untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat di Yogyakarta, di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta, Kamis (6/11/2025).
Penyerahan ini disaksikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Menhub menyampaikan pada tahun anggaran 2025, Kementerian Perhubungan mengalokasikan 28 unit bus sekolah untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat di berbagai daerah, termasuk dua unit yang dialokasikan untuk Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, DIY saat ini.
“Dua unit bus sekolah kami alokasikan khusus untuk Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini merupakan simbol nyata komitmen pemerintah untuk terus memperluas jangkauan layanan transportasi publik yang bermanfaat langsung bagi masyarakat,” jelas Menhub.
Dia juga menekankan pentingnya integrasi antara kebijakan sosial dan transportasi agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.
“Kita ingin memastikan tidak ada anak yang tertinggal karena kendala jarak atau keterbatasan sarana transportasi. Sinergi ini akan mempercepat terwujudnya akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan,” katanya.
Pada kesempatan ini pula dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama tentang sinergitas tugas dan fungsi di bidang sosial dan transportasi, antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Sosial.
Penandatanganan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pelaksanaan Program Prioritas Presiden, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan sosial dan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat.
Menhub menegaskan, sinergi antara Kemenhub dan Kemensos merupakan wujud nyata kolaborasi pemerintah dalam membangun Indonesia yang inklusif dan berkeadilan sosial.
“Kementerian Perhubungan kolaborasi dan sinergi nyata antar kementerian/lembaga sebagai langkah strategis untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Menhub.
Melalui kesepakatan tersebut, kedua kementerian berkomitmen memperkuat kerja sama dalam delapan bidang utama, antara lain pertukaran data dan informasi, dukungan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta sinergi program kesejahteraan sosial dan transportasi.
Menhub menyebut bahwa kolaborasi ini memastikan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial sebagai perwujudan transportasi yang berkeadilan, melalui sinergi sektor pendidikan dan transportasi salah satunya dengan penyediaan bus sekolah untuk Sekolah Rakyat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan,
kerja sama ini bukan sekadar penandatanganan dokumen administratif, melainkan wujud nyata dari semangat sinergi antar kementerian untuk memastikan pembangunan di bidang sosial dan transportasi berjalan beriringan “Kerja sama ini bukan sekadar menyambungkan tempat, tetapi menghubungkan manusia dengan harapan,” ungkap Mensos.
Mensos juga menambahkan, transportasi adalah urat nadi mobilitas manusia, sementara kerja sosial adalah kehidupan manusianya.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X turut menyambut baik sinergi tersebut.
Dia menilai, kesepakatan antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Sosial menunjukkan bahwa pemerintah hadir dengan pendekatan holistik yang menghubungkan akses sosial, mobilitas, dan masa depan pendidikan anak bangsa.
Kerja sama antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Sosial ini diharapkan menjadi model kolaborasi lintas sektor yang efektif dalam mendukung pemerataan akses layanan dasar bagi seluruh masyarakat.
Melalui sinergi ini, kedua kementerian bertekad memperluas dampak pembangunan yang tidak hanya menyejahterakan, tetapi juga memastikan kemudahan mobilitas, akses pendidikan, dan penguatan nilai-nilai sosial di setiap lapisan masyarakat.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan, serta jajaran Forkopimda DIY. (*)
