Wartatrans.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat tata kelola ekosistem karbon biru guna memastikan proyek mitigasi perubahan iklim di Indonesia memiliki kredibilitas dan diakui di tingkat internasional.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan validasi dan verifikasi proyek karbon biru.
Pelatihan tersebut diselenggarakan KKP bersama Climateworks Centre–Monash University dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University di Bogor pada 17–19 Juni 2026. Kegiatan ini membekali peserta dengan kemampuan teknis dalam proses validasi dan verifikasi proyek mitigasi perubahan iklim berbasis ekosistem pesisir.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Miftahul Huda, mengatakan validasi dan verifikasi menjadi elemen penting untuk menjaga integritas lingkungan sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap kredit karbon yang dihasilkan Indonesia.
“Proses validasi dan verifikasi yang independen, jujur, dan transparan merupakan prasyarat untuk menjaga integritas lingkungan sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap kredit karbon yang dihasilkan. Dengan dukungan Sistem Registri Nasional, potensi karbon biru Indonesia akan semakin diakui di tingkat global,” ujar Huda dalam keterangan resminya, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, peserta pelatihan berasal dari berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta kalangan akademisi yang sebelumnya telah mengikuti pelatihan dasar pelaporan gas rumah kaca dari ekosistem karbon biru.
Melalui pelatihan ini, para peserta juga dibekali kompetensi dalam penerapan Monitoring, Reporting, and Verification (MRV), termasuk melakukan penilaian terhadap Project Design Document (PDD) dan Dokumen Rencana Aksi Mitigasi (DRAM).
Selain penguasaan aspek teknis, KKP menilai keberhasilan proyek karbon biru juga sangat bergantung pada tata kelola yang baik dan keterlibatan aktif masyarakat pesisir sebagai penjaga ekosistem.
Country Lead Climateworks Centre Indonesia, Jannata Giwangkara, menilai Indonesia membutuhkan lebih banyak tenaga profesional yang mampu mengawal proyek karbon biru sesuai standar internasional.
“Kita membutuhkan lebih banyak tenaga profesional yang mampu menyusun, menilai, memverifikasi, dan mengawasi proyek-proyek karbon biru yang berkualitas tinggi,” katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, berharap pelatihan tersebut dapat melahirkan lebih banyak tenaga ahli yang mampu mendukung pengembangan proyek karbon biru berkualitas.
“Karena itu, seluruh proses pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, berbasis sains, dan memenuhi standar internasional agar manfaat ekologis dan ekonomi dapat dirasakan secara optimal, termasuk oleh masyarakat pesisir,” ujar Koswara.
Menurutnya, besarnya potensi ekosistem karbon biru yang dimiliki Indonesia merupakan salah satu keunggulan nasional dalam mendukung agenda penanganan perubahan iklim dunia.
Program penguatan kapasitas ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menjadikan ekonomi biru sebagai arah utama pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional.
Melalui pengelolaan ekosistem pesisir yang berkelanjutan, tata kelola berbasis sains, serta peningkatan kualitas SDM, KKP berharap sektor kelautan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pencapaian target iklim nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.(fahmi)
