Wartatrans.com, SASTRA —Tulisan “Mengapa Saya Menulis Syair Surat untuk Prabowo” karya LK Ara dapat dibaca sebagai pernyataan sikap kebudayaan seorang warga yang memilih jalur sastra untuk berhadapan dengan kekuasaan. Ia tidak hadir sebagai manifesto politik, melainkan sebagai kesaksian tradisi—bahwa dalam sejarah Nusantara, kata-kata yang berirama pernah menjadi medium paling beradab untuk menyampaikan kritik, nasihat, dan pengingat kepada penguasa.
Dalam khazanah budaya Melayu–Aceh, syair bukan sekadar ekspresi estetika, tetapi instrumen etika. Ia hidup di ruang istana dan rakyat, menjembatani jarak antara yang memerintah dan yang diperintah. Penulis menempatkan dirinya secara sadar dalam garis tradisi ini: penyair sebagai penjaga nurani, bukan agitator; pengingat, bukan penuntut. Di sini, bahasa tidak dipakai untuk menguasai, melainkan untuk mengetuk—pelan namun berulang.
Menariknya, tokoh yang dituju – Prabowo, tidak diposisikan sebagai figur personal, melainkan simbol kekuasaan modern. Dengan demikian, syair surat ini bekerja pada dua lapis sekaligus: sebagai dialog imajiner dengan pemegang kuasa, dan sebagai cermin sosial bagi pembacanya. Penulis menolak bahasa teknokratis yang penuh angka dan laporan, memilih metafora alam, waktu, dan rakyat—sebuah pilihan yang menegaskan keyakinan bahwa krisis kemanusiaan dan ekologis sering kali lebih jujur dibaca melalui bahasa kiasan ketimbang statistik.
Akar kultural penulis dari tanah Gayo dan Aceh ini memberi bobot moral pada kata, dalam tradisi tersebut, bukan barang ringan; ia mengandung tanggung jawab. Syair hadir sebagai “penjaga ingatan”, mencatat luka alam dan keletihan rakyat agar kekuasaan tidak kelak berkilah dengan dalih ketidaktahuan. Dalam konteks ini, sastra berfungsi sebagai arsip batin kolektif—sesuatu yang sering luput dari dokumen resmi negara.
Tulisan ini juga menawarkan posisi tengah yang jarang dirawat dalam ruang publik hari ini. Di satu sisi, penulis menolak diam karena diam adalah persetujuan pasif. Di sisi lain, ia menolak kemarahan yang kehilangan adab. Syair dipilih sebagai jalan sunyi: tidak gaduh, tetapi juga tidak menyerah. Sebuah sikap yang mengingatkan bahwa kebudayaan bekerja dalam tempo panjang, tidak selalu serempak dengan hiruk-pikuk politik harian.
Kesadaran bahwa syair surat ini mungkin tak pernah dibaca langsung oleh tokoh yang dituju justru mempertegas watak kebudayaannya. Sastra, dalam pandangan penulis, tidak selalu ditulis untuk sampai ke alamat kekuasaan, melainkan untuk hidup di kesadaran zaman. Nilainya terletak pada daya gugah, bukan pada kepastian respons.
Pada akhirnya, teks ini adalah kesaksian tentang peran penyair di tengah ujian sejarah. Ia menjawab pertanyaan klasik—di mana suara kebudayaan ketika negeri menghadapi persoalan?—dengan tindakan konkret: menulis. Dengan adab, dengan kesetiaan pada kata, dan dengan cinta pada negeri. Dalam lanskap budaya Indonesia hari ini, sikap semacam ini mengingatkan kita bahwa sastra masih memiliki fungsi publik: sebagai ruang etik, ingatan, dan harapan.***
