Menu ✖

Mode Gelap
H. Fikri Hudi Oktiarwan Ajak Masyarakat Pahami Demokrasi dan Peran DPRD dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Integrasi LRT-Transjakarta Disorot, Akses Penumpang Perlu Dievaluasi Balita 2 Tahun Diduga Tertimbun Longsor di Jalur Takengon–Gayo Lues, Sinergi TNI-Polri Bergerak Cepat ‎ ​H.Oleh Soleh, SH Kecam Dugaan Kekerasan Oknum TNI Terhadap Santri di Pangandaran: Jangan Cederai Kepercayaan Rakyat   Terminal Teluk Lamong Berdayakan Anak Nelayan Lewat Pelatihan Operator Forklift Kenalkan Dunia Kepelabuhanan, Pelindo Ajak Siswa SMAN 1 Tanjung Pandan

PERON

KKP Sinergi dengan DANA Cegah Sampah Bocor ke Laut

badge-check


 KKP Sinergi dengan DANA Cegah Sampah Bocor ke Laut Perbesar

Wartatrans.com, BALI – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengupayakan agar populasi sampah khususnya yang berbahan plastik tidak bocor ke laut. Selain mengedepankan teknologi, sinergi untuk mengkampanyekan bahaya serta pentingnya memilah sampah pun terus digencarkan ke masyarakat untuk mengurai persoalan ini sejak dari hulu.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara mengungkap dominasi populasi sampah yang mencemari laut berasal dari daratan, terutama sampah rumah tangga. Sedangkan penangangan sampah yang sudah berada di laut itu lebih sulit dilakukan dan membutuhkan biaya lebih besar.

Lebih dari itu, keberadaan sampah di laut mengancam keberlanjutan ekosistem di dalamnya, baik yang masih utuh maupun yang sudah terurai menjadi mikroplastik. Untuk itu, menurutnya, perlu tanggung jawab semua pihak sehingga sampah-sampah yang bersumber dari daratan tidak berakhir di laut. Pihaknya sejauh ini sudah menggandeng tiga pemerintah daerah, yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Bali untuk memperkuat pengelolaan sampah di darat agar tak masuk ke laut.

“Maka strategi kita dalam mengelola sampah supaya tidak masuk ke laut itu dilakukan dengan pencegahan. Kita harus bisa mengelola sampah di daerah masing-masing. Dan sampah ini persoalan serius yang harus ditangani secara bersama,” ujar Koswara di lokasi aksi bersih pantai yang digelar KKP bersama DANA Indonesia di Pantai Petitenget, Badung, Bali, Sabtu (13/6).

Lebih jauh Koswara menerangkan, secara nasional penanganan sampah bocor ke laut, KKP telah menginisiasi program Laut Sehat Bebas Sampah (Sebasah). Program ini mengusung dua strategi, yaitu pencegahan sampah masuk ke laut melalui empat titik pantau, meliputi sungai utama yang bermuara ke laut, desa pesisir termasuk Kampung Nelayan Merah Putih, pulau-pulau kecil berpenduduk, pelabuhan dan aktivitas di laut, serta strategi penanganan sampah yang sudah ada
di laut.

Aksi bersih sampah yang digelar turut melibatkan Seven Clean Seas di Pantai Petitenget itu diikuti ratusan orang mulai dari wisatawan, pelaku perhotelan, hingga para pelajar, termasuk puluhan taruna/taruni sekolah vokasi KKP. Sampah yang dikumpulkan beragam, mulai dari plastik kemasan makanan ringan, botol kaca, sampah organik, hingga puntung rokok.

“Ini bentuk komitmen kami. Sebelumnya kami sudah melakukan edukasi sampah melalui apps game yang sudah kami luncurkan, sekarang ini offlinenya melalui aksi bersih sampah berkolaborasi dengan KKP,” ujar Director of Communications DANA Indonesia, Olavina Harahap.

Pihaknya mengakui persoalan sampah dapat mempengaruhi ekonomi suatu negara, sehingga perlu kerjasama semua pihak untuk menyelesaikannya. “Kami dapat informasi bahwa pencemaran sampah ini dapat membuat penghasilan nelayan berkurang sampai 30 persen. Ini tentu akan berpengaruh juga dengan ekonomi digital,” ungkapnya.

Pandangan bahwa persoalan sampah merupakan masalah kompleks juga disampaikan oleh Founder & CEO of Seven Clean Seas Tom Peacock-Nazil. Tom yang terlibat langsung di lokasi aksi bersih sampah di Pantai Petitenget menyebut pencemaran sampah memang perlu ditangani secara bijak agar tidak menimbulkan masalah lain.

Dia mencontohkan, penanganan sampah dengan cara dibakar dapat mengakibatkan masalah kesehatan. Beruntung pemerintah telah melarang praktik tersebut, namun di sisi lain terjadi penumpukan sampah-sampah yang tidak dapat didaur ulang.

“Saya sebenarnya mendukung pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) kedua. TPA itu dapat memberi kita waktu sekitar 10 tahun. Dalam waktu tersebut kita bisa membangun fasilitas waste-to-energy, menarik investasi, dan bekerja sama dengan PLN. Langkah-langkah tersebut dapat membantu menyelesaikan masalah ini,” ungkapnya.(fahmi)

 

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Integrasi LRT-Transjakarta Disorot, Akses Penumpang Perlu Dievaluasi

15 November 2026 - 07:22 WIB

KRL Formasi 12 Kereta Diuji di Lintas Rangkasbitung Akhir Pekan Ini

14 November 2026 - 13:19 WIB

KAI dan INKA Matangkan Rencana Akuisisi, Bobby Rasyidin Dorong Peningkatan Kualitas Produksi Kereta

13 November 2026 - 16:53 WIB

Mulai 1 Desember, KA Pangandaran Layani Rute Gambir-Sidareja, Tempuh 7 Jam 27 Menit

13 November 2026 - 11:15 WIB

Angkutan Perkebunan KAI Tembus 525 Ribu Ton, Naik 12,09 Persen pada 2026

13 November 2026 - 10:50 WIB

GAPEKA 2026 Berlaku 1 Desember, Tiga Jadwal Keberangkatan KA Pangrango Dimajukan

12 November 2026 - 20:15 WIB

Pelanggan KA Joglosemarkerto Tembus 1,22 Juta, Meningkat 10,72 Persen hingga Oktober 2026

12 November 2026 - 19:40 WIB

Pelanggan Compartment Suite KAI Melonjak 45,75 Persen, Tembus 47.984 Orang hingga Oktober 2026

12 November 2026 - 19:05 WIB

KAI Catat 237 Ribu Tiket Nataru Terjual, Kuota Diskon 30 Persen Masih Melimpah

12 November 2026 - 09:20 WIB

Sejak Era Ombilin hingga Babaranjang, KAI Angkut 47,1 Juta Ton Batu Bara Sepanjang 2026

11 November 2026 - 22:54 WIB

Trending di PERON