Menu

Mode Gelap
ASDP Perkuat Sinergi Lancarkan Mobilitas dan Arus Logistik di Pelabuhan Ketapang Pelindo Regional 4 Perkuat Sinergi melalui Sharing with Stakeholder Kemenhub Instruksikan Perketat Pemeriksaan Mandiri dan Latihan Darurat Kapal Secara Masif Operasional AKAP di Terminal Tipe A Bareh Solok Tetap Berjalan Normal Pascabanjir HUT ke-81, KAI Catat 351,6 Juta Pelanggan hingga Agustus 2026 KAI-KCIC Ajak 607 Anak Panti Asuhan Menjajal Kereta Cepat Whoosh

PERON

KKP Sinergi dengan DANA Cegah Sampah Bocor ke Laut

badge-check


 KKP Sinergi dengan DANA Cegah Sampah Bocor ke Laut Perbesar

Wartatrans.com, BALI – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengupayakan agar populasi sampah khususnya yang berbahan plastik tidak bocor ke laut. Selain mengedepankan teknologi, sinergi untuk mengkampanyekan bahaya serta pentingnya memilah sampah pun terus digencarkan ke masyarakat untuk mengurai persoalan ini sejak dari hulu.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara mengungkap dominasi populasi sampah yang mencemari laut berasal dari daratan, terutama sampah rumah tangga. Sedangkan penangangan sampah yang sudah berada di laut itu lebih sulit dilakukan dan membutuhkan biaya lebih besar.

Lebih dari itu, keberadaan sampah di laut mengancam keberlanjutan ekosistem di dalamnya, baik yang masih utuh maupun yang sudah terurai menjadi mikroplastik. Untuk itu, menurutnya, perlu tanggung jawab semua pihak sehingga sampah-sampah yang bersumber dari daratan tidak berakhir di laut. Pihaknya sejauh ini sudah menggandeng tiga pemerintah daerah, yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Bali untuk memperkuat pengelolaan sampah di darat agar tak masuk ke laut.

“Maka strategi kita dalam mengelola sampah supaya tidak masuk ke laut itu dilakukan dengan pencegahan. Kita harus bisa mengelola sampah di daerah masing-masing. Dan sampah ini persoalan serius yang harus ditangani secara bersama,” ujar Koswara di lokasi aksi bersih pantai yang digelar KKP bersama DANA Indonesia di Pantai Petitenget, Badung, Bali, Sabtu (13/6).

Lebih jauh Koswara menerangkan, secara nasional penanganan sampah bocor ke laut, KKP telah menginisiasi program Laut Sehat Bebas Sampah (Sebasah). Program ini mengusung dua strategi, yaitu pencegahan sampah masuk ke laut melalui empat titik pantau, meliputi sungai utama yang bermuara ke laut, desa pesisir termasuk Kampung Nelayan Merah Putih, pulau-pulau kecil berpenduduk, pelabuhan dan aktivitas di laut, serta strategi penanganan sampah yang sudah ada
di laut.

Aksi bersih sampah yang digelar turut melibatkan Seven Clean Seas di Pantai Petitenget itu diikuti ratusan orang mulai dari wisatawan, pelaku perhotelan, hingga para pelajar, termasuk puluhan taruna/taruni sekolah vokasi KKP. Sampah yang dikumpulkan beragam, mulai dari plastik kemasan makanan ringan, botol kaca, sampah organik, hingga puntung rokok.

“Ini bentuk komitmen kami. Sebelumnya kami sudah melakukan edukasi sampah melalui apps game yang sudah kami luncurkan, sekarang ini offlinenya melalui aksi bersih sampah berkolaborasi dengan KKP,” ujar Director of Communications DANA Indonesia, Olavina Harahap.

Pihaknya mengakui persoalan sampah dapat mempengaruhi ekonomi suatu negara, sehingga perlu kerjasama semua pihak untuk menyelesaikannya. “Kami dapat informasi bahwa pencemaran sampah ini dapat membuat penghasilan nelayan berkurang sampai 30 persen. Ini tentu akan berpengaruh juga dengan ekonomi digital,” ungkapnya.

Pandangan bahwa persoalan sampah merupakan masalah kompleks juga disampaikan oleh Founder & CEO of Seven Clean Seas Tom Peacock-Nazil. Tom yang terlibat langsung di lokasi aksi bersih sampah di Pantai Petitenget menyebut pencemaran sampah memang perlu ditangani secara bijak agar tidak menimbulkan masalah lain.

Dia mencontohkan, penanganan sampah dengan cara dibakar dapat mengakibatkan masalah kesehatan. Beruntung pemerintah telah melarang praktik tersebut, namun di sisi lain terjadi penumpukan sampah-sampah yang tidak dapat didaur ulang.

“Saya sebenarnya mendukung pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) kedua. TPA itu dapat memberi kita waktu sekitar 10 tahun. Dalam waktu tersebut kita bisa membangun fasilitas waste-to-energy, menarik investasi, dan bekerja sama dengan PLN. Langkah-langkah tersebut dapat membantu menyelesaikan masalah ini,” ungkapnya.(fahmi)

 

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

HUT ke-81, KAI Catat 351,6 Juta Pelanggan hingga Agustus 2026

23 September 2026 - 10:52 WIB

KAI-KCIC Ajak 607 Anak Panti Asuhan Menjajal Kereta Cepat Whoosh

23 September 2026 - 10:34 WIB

KAI Divre III Palembang Perluas PLTS 40 kWp di Dua Depo

22 September 2026 - 14:21 WIB

KAI Services Latih 25 Pekerja Tangani Kondisi Darurat di Kereta Api

22 September 2026 - 13:44 WIB

KCIC-Polda Jabar Perkuat Pengamanan Whoosh, 1.773 CCTV Dikerahkan Pantau Operasional

22 September 2026 - 13:10 WIB

KAI Mini Fair di Stasiun Tugu, Loko Food Truck Sajikan Kuliner untuk Teman Perjalanan

22 September 2026 - 12:14 WIB

KAI Daop 1 Catat 16 Kasus Pencurian Kabel Rel Kereta Api

22 September 2026 - 11:38 WIB

KRL Jabodetabek Kembali Layani 1.065 Perjalanan, Empat Jadwal Bogor Dipulihkan

21 September 2026 - 11:22 WIB

Sambut HUT ke-81, KAI Siapkan Nusantara Explorer untuk Perjalanan Wisata Indonesia

21 September 2026 - 05:11 WIB

KAI Gagalkan Dugaan Pencurian Kabel Bonding di Stasiun Kampung Bandan

20 September 2026 - 17:49 WIB

Trending di PERISTIWA