Menu

Mode Gelap
KA Dharmawangsa Layani 180 Ribu Penumpang hingga Mei 2026, Mobilitas Warga Subang Meningkat Lewat Stasiun Pegaden Baru KKP Sinergi dengan DANA Cegah Sampah Bocor ke Laut KAI Operasikan KA Pandalungan 2 Jakarta-Jember Mulai 18 Juni, Tiket Diskon 30 Persen Dari Bandung, Halimah Munawir Kenalkan Sastra Religi Multibahasa Sambut Liburan Sekolah, ASDP Perkuat Layanan dan Keselamatan Penyeberangan Holopis, Semangat Kebersamaan dalam Ragam Ekspresi Seni Rupa

PERON

KKP Sinergi dengan DANA Cegah Sampah Bocor ke Laut

badge-check


 KKP Sinergi dengan DANA Cegah Sampah Bocor ke Laut Perbesar

Wartatrans.com, BALI – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengupayakan agar populasi sampah khususnya yang berbahan plastik tidak bocor ke laut. Selain mengedepankan teknologi, sinergi untuk mengkampanyekan bahaya serta pentingnya memilah sampah pun terus digencarkan ke masyarakat untuk mengurai persoalan ini sejak dari hulu.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara mengungkap dominasi populasi sampah yang mencemari laut berasal dari daratan, terutama sampah rumah tangga. Sedangkan penangangan sampah yang sudah berada di laut itu lebih sulit dilakukan dan membutuhkan biaya lebih besar.

Lebih dari itu, keberadaan sampah di laut mengancam keberlanjutan ekosistem di dalamnya, baik yang masih utuh maupun yang sudah terurai menjadi mikroplastik. Untuk itu, menurutnya, perlu tanggung jawab semua pihak sehingga sampah-sampah yang bersumber dari daratan tidak berakhir di laut. Pihaknya sejauh ini sudah menggandeng tiga pemerintah daerah, yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Bali untuk memperkuat pengelolaan sampah di darat agar tak masuk ke laut.

“Maka strategi kita dalam mengelola sampah supaya tidak masuk ke laut itu dilakukan dengan pencegahan. Kita harus bisa mengelola sampah di daerah masing-masing. Dan sampah ini persoalan serius yang harus ditangani secara bersama,” ujar Koswara di lokasi aksi bersih pantai yang digelar KKP bersama DANA Indonesia di Pantai Petitenget, Badung, Bali, Sabtu (13/6).

Lebih jauh Koswara menerangkan, secara nasional penanganan sampah bocor ke laut, KKP telah menginisiasi program Laut Sehat Bebas Sampah (Sebasah). Program ini mengusung dua strategi, yaitu pencegahan sampah masuk ke laut melalui empat titik pantau, meliputi sungai utama yang bermuara ke laut, desa pesisir termasuk Kampung Nelayan Merah Putih, pulau-pulau kecil berpenduduk, pelabuhan dan aktivitas di laut, serta strategi penanganan sampah yang sudah ada
di laut.

Aksi bersih sampah yang digelar turut melibatkan Seven Clean Seas di Pantai Petitenget itu diikuti ratusan orang mulai dari wisatawan, pelaku perhotelan, hingga para pelajar, termasuk puluhan taruna/taruni sekolah vokasi KKP. Sampah yang dikumpulkan beragam, mulai dari plastik kemasan makanan ringan, botol kaca, sampah organik, hingga puntung rokok.

“Ini bentuk komitmen kami. Sebelumnya kami sudah melakukan edukasi sampah melalui apps game yang sudah kami luncurkan, sekarang ini offlinenya melalui aksi bersih sampah berkolaborasi dengan KKP,” ujar Director of Communications DANA Indonesia, Olavina Harahap.

Pihaknya mengakui persoalan sampah dapat mempengaruhi ekonomi suatu negara, sehingga perlu kerjasama semua pihak untuk menyelesaikannya. “Kami dapat informasi bahwa pencemaran sampah ini dapat membuat penghasilan nelayan berkurang sampai 30 persen. Ini tentu akan berpengaruh juga dengan ekonomi digital,” ungkapnya.

Pandangan bahwa persoalan sampah merupakan masalah kompleks juga disampaikan oleh Founder & CEO of Seven Clean Seas Tom Peacock-Nazil. Tom yang terlibat langsung di lokasi aksi bersih sampah di Pantai Petitenget menyebut pencemaran sampah memang perlu ditangani secara bijak agar tidak menimbulkan masalah lain.

Dia mencontohkan, penanganan sampah dengan cara dibakar dapat mengakibatkan masalah kesehatan. Beruntung pemerintah telah melarang praktik tersebut, namun di sisi lain terjadi penumpukan sampah-sampah yang tidak dapat didaur ulang.

“Saya sebenarnya mendukung pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) kedua. TPA itu dapat memberi kita waktu sekitar 10 tahun. Dalam waktu tersebut kita bisa membangun fasilitas waste-to-energy, menarik investasi, dan bekerja sama dengan PLN. Langkah-langkah tersebut dapat membantu menyelesaikan masalah ini,” ungkapnya.(fahmi)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

KA Dharmawangsa Layani 180 Ribu Penumpang hingga Mei 2026, Mobilitas Warga Subang Meningkat Lewat Stasiun Pegaden Baru

14 Juni 2026 - 21:22 WIB

KAI Operasikan KA Pandalungan 2 Jakarta-Jember Mulai 18 Juni, Tiket Diskon 30 Persen

14 Juni 2026 - 20:32 WIB

Transisi Energi Kereta Api Gunakan Biodies B50, KAI Pastikan Keandalan Tetap Terjaga

14 Juni 2026 - 10:00 WIB

Masuki Tahun Baru Islam dan Libur Sekolah, Whoosh Terapkan Skema Tarif Dinamis Mulai Rp250 Ribu dan Diskon Rombongan hingga 20%

14 Juni 2026 - 09:47 WIB

Pilihan Kereta Jakarta–Bandung Makin Beragam, KAI Layani 44,05 Juta Pelanggan dalam Lima Bulan

14 Juni 2026 - 06:24 WIB

KAI Group Layani 166,15 Juta Pelanggan Urban Berbasis Listrik, Kurangi Emisi hingga 15.350 Ton CO₂e

14 Juni 2026 - 05:16 WIB

Pelanggan Stasiun Cibadak Naik 6,46 Persen, Jadi Akses Favorit Menuju Wisata Sukabumi

14 Juni 2026 - 01:12 WIB

Bahas Peluang Kemitraan UMKM, KAI Services Hadir di Talkshow Program Campuspreneur Pengembangan Wirausaha Muda di IPB

13 Juni 2026 - 13:30 WIB

Pelanggan KA Lokal Jawa Barat Tumbuh 67,95 Persen dalam Tiga Tahun

13 Juni 2026 - 11:28 WIB

KAI Services Resmikan Mess Responsibility di Surabaya, Tingkatkan Kenyamanan Frontliner

13 Juni 2026 - 10:30 WIB

Trending di PERON