Wartatrans.com, JAKARTA — Pemerintah gagal. Lebih dari 42 juta warga Jabodetabek hari ini dipaksa berdesakan di atas rel kereta yang usianya 101 tahun. Sementara itu, klaim keberhasilan peningkatan jumlah penumpang angkutan massal terus digaungkan.
Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta naik 11,23 persen menjadi 119.185 penumpang pada Mei 2026. Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta melayani 3.857.969 orang. Bus Transjakarta mengangkut 35.585.808 orang dengan 4.639 armada.
Kepala BPS DKI Jakarta, Kadarmanto, memaparkan data itu pada Rabu (1/7/2026). Ia menyebut pertumbuhan didukung penambahan armada. Namun ia bungkam soal kemacetan dan polusi yang tak kunjung usai.
Data Forum Diskusi Transportasi Jakarta (FDTJ) menelanjangi kegagalan itu. Kawasan megapolitan 42 juta jiwa ini masih menggantungkan hidup pada jaringan Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line warisan Belanda.
Volume penumpang KRL sudah tembus 1 juta orang per hari. Tapi pemerintah tidak menambah satu jalur pun di kota penyangga selama 10 tahun terakhir. Hasilnya, penumpukan dan kepadatan tidak manusiawi di Stasiun Manggarai jadi tontonan harian.
Direktur FDTJ, Adriansyah Yasin, menyatakan hal ini dalam diskusi ppdcast, pada Juni lalu. “Kita mengoperasikan sistem warisan berusia 101 tahun yang dipaksa melayani volume penumpang yang meledak tanpa adanya penambahan jalur signifikan dari kota penyangga,” ujarnya.
Kegagalan juga terjadi di hulu. Pemerintah tidak menyediakan angkutan pengumpan atau _feeder_ di wilayah sub-urban. Warga akhirnya terpaksa naik ojek daring dengan biaya mahal.
Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Prof. Bambang Prasetyo, Ph.D., menyebut ini murni soal kemauan politik. “Kegagalan ini bukan karena kita kekurangan teknokrat pintar di birokrasi, melainkan ketiadaan payung hukum nasional yang memaksa kepala daerah menaruh investasi pada sektor mobilitas publik,” katanya pada Minggu (12/7/2026).
Dampaknya nyata di udara. Juru kampanye energi Trend Asia, Novita Indri, menyatakan pada Februari lalu, jika air quality index (AQI) regional, tetap di level tidak sehat, karena orang tidak pindah ke transportasi massal.
Di saat yang sama, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Ahmad Safrudin, mencatat bahan bakar Euro 4 hanya 0,82 persen dari total pasokan nasional. Artinya, selama 10 tahun pemerintah hanya sibuk dengan aplikasi dan kartu elektronik. Infrastruktur fisik dibiarkan lapuk. Dan 42 juta warga, terus membayar mahal atas kegagalan itu.*** (Artha Tidar)
